Pemerintah Pulau Morotai Ancam Sanksi Berat bagi ASN Tak Disiplin

SUARA TERNATE - Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara, mengungkapkan keseriusannya untuk memperkuat ketaatan pada peraturan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan hukuman berat kepada ASN yang terbukti enggan datang ke kantor atau gagal melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah ketika memimpin rapat pagi di halaman Kantor Bupati pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025. Dia menggarisbawahi kepentingan disiplin sebagai elemen dalam usaha meningkatkan efisiensi pegawai pemerintah.

"Saat ini semua hak telah terpenuhi, maka dengan demikian baik sukarela maupun paksa harus dilaksanakan program pemberian hadiah dan hukuman. Kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang tekun, sedangkan bagi individu yang kurang disiplin akan dikenakan sanksi," ungkap Umar Ali saat diwawancara seusai apel.

Menurut dia, implementasi kebijakan tersebut telah melewati beberapa proses sosialiasi. Dia menggarisbawahi bahwa peraturan ini berlaku untuk semua orang, dari para pegawai sampai pejabat tinggi seperti kepala dinas. Disiplin yang ia maksudkan, tambahnya, bukannya sekadar soal hadir atau tidak, tapi juga termasuk penyelesaian tugas utama dan fungsinya dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Bukan hanya tentang kehadiran, tetapi juga melibatkan penyelesaian tugas berdasarkan fungsinya masing-masing di lingkungan OPD, khususnya bagi OPD layanan," katanya.

Sekretaris Daerah juga menyebutkan tentang aturan mengenai izin seperti sakit atau libur yang saat ini dikelola dengan ketat berdasarkan peraturan kepegawaian.

"Dahulu peraturan ini tak dijalankan, kini kita terapkan," ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Pejabat Bupati Pulau Morotai tersebut.

Dia menyebutkan pula bahwa hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur sesuai dengan derajat kesalahan, yaitu dari ringan, sedang, sampai berat. Tindaklanjut selanjutnya akan ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Di luar mengatur Pegawai Negeri Sipil dalam cakupan pemerintahan lokal, Umar Ali juga mengumumkan bahwa Pemda berencana untuk menata karyawan yang bekerja di bawah pengawasan yayasan, ini mencakup para guru dari institusi pendidikan GMI dan Muhammadiyah.

"Masih ada kekacauan, khususnya para guru yang berada di GMI dan Muhammadiyah, hal tersebut juga akan kami atur," tegasnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Korlantas Cabut Aturan One Way dari KM 414 Kalikangkung hingga KM 70 Cikampek Utama

Image
NewsBlog , JAKARTA - Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas one way nasional dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 70 Tol Cikampek Utama. Berdasarkan informasi yang diunggah Korlantas melalui akun Instagram @korlantaspolri.ntmc, skema one way nasional itu telah dicabut sejak 08.00 WIB. "Implementasi sistem satu arah nasional diberhentikan mulai dari KM 414 pada GT Kalikangkung sampai dengan KM 70 di GT Cikampek Utama, kemudian lalulintas kembali menjadi dua arah seperti biasa," demikian tertulis dalam pernyataan Korlantas Polri, Selasa (8/4/2025). Hanya saja, Korlantas menyatakan skema rekayasa lalu lintas one way nasional bisa kembali diterapkan. Sebab, hal tersebut merujuk pada volume kendaraan di jalur tersebut. "Pelaksanaan one way bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian," tambahnya. Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Korlantas Polri menyatakan bahwa 1,6 juta orang mudik telah kembali ke...
Read more

Ular Kobra Jawa Mengancam Kota Boyolali: Mengecoh Damkar dan Bersembunyi di Tumpukan Kayu

Image
Laporan Jurnalis NewsBlog, Tri Widodo NewsBlog, BOYOLALI - Seekor ular kobra Jawa berhasil dievakuasi Damkar Boyolali dari rumah warga Dukuh Tempel, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Senin (7/4/2025). Proses evakuasi ular dari rumah Dalhari ini berlangsung dramatis hingga 1 jam. Pada awalnya, si ular itu tersembunyi di antara tumpukan kayu. Menggunakan senter, 3 petugas pemadam kebakaran dari Boyolali perlu cermat memeriksa setiap jalanan di antara tumpukan kayu tersebut. Petugas yang berhasil menemukan lokasi ular itu kemudian memasukkan alat penjepit ular. Akan tetapi, disayangkan karena terhalangi oleh tumpukan kayu, kepala penjepit tidak dapat menjangkau dengan tepat. Penjepit itu mengenai bagian ekornya. Saat akan ditarik keluar, ular itu menunjukkan perlawanannya. Ular mengeluarkan suara geraman gemuruh. Ular itu pun menyemprotkan bisanya. Beruntung, petugas yang sudah siaga bisa melakukan antisipasi. Dengan perlahan, ular itu ...
Read more

Viral: Kelahiran Caesar Tanpa Ditangani BPJS karena Kunjungan Jarang, Humas Berikan Penjelasan

Image
Baru-baru ini, berita tentang BPJS Kesehatan yang tidak akan meng- cover Biaya persalinan Caesar jika Bunda tidak melakukan konsultasi secara teratur selama masa mengandung. Ketentuan ini disebut-sebut baru akan diimplementasikan mulai tanggal 1 April 2025. Berita tersebut muncul pertama kali di platform Instagram. Akun @rumpi****** menginformasikan melalui postingannya pada hari Jumat (4/4/25) dengan caption: "Aturan Baru dari BPJS untuk Ibu Hamil, Biaya Operasi Caesar tidak akan dicover oleh BPJS jika selama masa kehamilan belum pernah melakukan pemeriksaan rutin menggunakan layanan BPJS." Demikian bunyi kutipan dari akun tersebut. Terkait postingan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan komentar. Apa saja yang dijelaskan oleh BPJS Kesehatan mengenai peraturan terkait persalinan Caesar? tercover asuransi ini? BPJS Kesehatan buka suara Kepala Hubungan Masyarakat dari BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah membantahkan informasi yang sedang ramai dibicarakan di platfo...
Read more